logo logo

Permenkes terbaru tentang Klinik

Halo sahabat doktermandiri yang baik,

Diawal bulan Maret 2014 ini ada peraturan menteri kesehatan yang baru diundangkan yang menggantikan permenkes 028/MENKES/PER/I/2011 dan permenkes 666/MENKES/SK/VI/2007 tentang klinik. Permenkes yang baru itu adalah PERMENKES 09 tahun 2014.

Ada perubahan apa di Permenkes yang baru ini?

Secara garis besar permenkes yang baru ini hampir sama dengan Permenkes 028/2011 sebelumnya, namun dalam permenkes yang baru ini menerangkan Klinik dapat dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah daerah atau masyarakat sehingga dalam pelaksanaannya nanti mungkin pemerintah akan mendampingi peran puskesmas atau melegalkan praktik dokter yang ada dalam instansi pemerintahan menjadi klinik.

Dan dalam permenkes yang baru juga menerangkan bahwa tenaga kerja asing yang di permenkes terdahulu tidak diperbolehkan dipekerjakan ,dalam permenkes ini menyiratkan lampu hijau untuk mempekerjakan / mendayagunakan tenaga kesehatan warga negara asing, yang detailnya bisa dilihat dalam situs ini

Dan dalam permenkes yang baru juga mengisyaratkan penggunaan Badan Hukum untuk mendirikan Klinik Utama dan Klinik Pratama dengan rawat inap, dimana setahu kami badan hukum yang dilegalkan di Indonesia adalah berbentuk Yayasan atau PT,sehingga badan usaha perorangan seperti CV hanya dapat memiliki Klinik rawat jalan.

Selain itu perubahan dari permenkes yang baru adalah penambahan dokter pelaksana untuk Klinik Utama, yang tidak hanya satu dokter spesialis, namun juga harus mengikutkan 1 dokter pemberi layanan. Untuk tenaga Apoteker dalam permenkes yang baru ini tidak bisa ditawar lagi untuk klinik rawat inap, karena klinik akan memiliki instalasi farmasi yang dapat melayani resep dari kliniknya sendiri, klinik lain dan dokter praktik perorangan, sehingga fungsi dari klinik akan semakin besar cakupannya untuk mendapatkan penjualan obat.Tetapi untuk klinik rawat jalan boleh tidak menyelenggarakan instalasi farmasi sehingga tidak diperlukan apoteker lagi,namun dengan tidak adanya instalasi farmasi akan berdampak tidak dapat melayani resep dari dalam kliniknya sendiri

Selain itu, klinik rawat inap wajib menyelenggarakan laboratorium, dimana ijin dari laboratorium itu menjadi satu / terintegrasi dengan ijin klinik sebagai ijin laboratorium klinik umum madya. Sehingga untuk mendirikan klinik rawat inap harus melengkapi dengan sarana dan prasarana laboratorium tingkat pratama atau tingkat madya.

Masih banyak aturan baru dalam permenkes no 09/2014 tentang Klinik, bagi anda yang ingin mendapatkan filenya silahkan masukkan nama ,email dan no Hp anda sesuai form yang ada dibawah ini dan kami akan mengirimkan file Permenkes yang baru diundangkan mulai bulan maret ini.

untuk mendapatkan file tentang Permenkes terbaru ini silahkan isi kontak ini

Senangnya berbagi !
  • Twitter
  • Facebook
  • email
  • Google Reader
  • LinkedIn
  • Google Bookmarks
  • Tumblr
  • More
bottom

26 Responses to “Permenkes terbaru tentang Klinik”

  1. drg Herawan mengatakan:

    Mohon dirimkan Permenkesnya

  2. dr. Siti mengatakan:

    Di permenkes klinik yang baru itukan disebutkan,bed untuk klinik rwt inap maksimal 10 bed. Sedangkan di Permenkes 340/2010 ttg klasifikasi RS disebutkan untuk RS tipe D minimal 50 bed. Pertanyaan saya,faskes yang bednya 11-49 itu namanya apa? Mohon pencerahan,ok sy sudah tanya ke Dinkeskab,tapi jawabannya tdk rasional dan tidak solutif .

  3. Hendra mengatakan:

    Saya sedang mengajukan claim rembers ke asuransi kesehatan Axxxxnz karena sakit dan dirawat inap di klinik di Timika Papua. Tetapi claim saya ditolak karena harus melampirkan surat izin penyelenggaraan rawat inap klinik tsb dari Dinkes.

    Saya tanyakan ke klinik tersebut, jawabnya klinik di Timika-Papua dapat menyelenggarakan rawat inap tanpa perlu ada izin dari Dinkes

    Apa benar demikian ?

    Mohon penjelasannya. Terima kasih

    • admin mengatakan:

      Menurut ketentuan bahwa semua klinik di Indonesia harus mempunyai ijin penyelenggaraannya tanpa terkecuali.ijin klinik rawat inap di peroleh dari bppt/perijinan satu pintu setempat bukan dr dinas kesehatan

Leave a Reply

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

bottom